Pelarangan Ahmadiyah Meluas Dimana-mana

Kisruh dan konflik permasalahan ajaran Ahmadiyah semakin memanas dan seringkali menimbulkan kekacauan dimana-mana. Untuk meredam bebagai kekerasan dan kekacauan tersebut berbagai pemerintah daerah berinisiatif melarang ajaran Ahmadiyah demi keamanan dan stabilitas daerah. Sudah ada sekitar 16 pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan Ahmadiyah. Keberadaan Ahmadiyah telah resmi dilarang di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Barat, Banten dan Sumatera Selatan. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota adalah Pandeglang, Samarinda, Lombok Timur dan beberapa daerah lain. Bahkan pemprov DKI Jakarta sedang berancang-ancang melakukan hal yang sama. Langkah sejumlah daerah yang mengeluarkan keputusan pelarangan aktivitas penyebaran ajaran Ahmadiyah dianggap berbagai pihak tidak menyalahi surat keputusan bersama tiga menteri.

Pelarangan ajaran Ahmadiyah yang dilakukan pemerintah daerah dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada yang salah dengan pelarangan, karena sesuai dengan UU No. 1 tahun 1965 tentang PNPS dan SKB. Kebijakan itu berdasarkan UU No.1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/atau Penodaan Agama yang mengatur pelarangan ajaran yang dianggap bertentangan dengan agama yang ada.

Tampaknya Surat Keputusan Bersama tidak akan direvisi dan tetap berlaku, karena isinya dianggap sangat tegas. Pengikut ajaran Ahmadiyah diarang menyebarkan kepercayaannya melalui khutbah, buku dan lainnya.

Ahmadiyah

Ahmadiyah, adalah sebuah gerakan keagamaan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889, di sebuah kota kecil yang bernama Qadian di negara bagian Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujaddid, al Masih dan al Mahdi.

Para pengikut Ahmadiyah, yang disebut sebagai Ahmadi atau Muslim Ahmadi, terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah “Ahmadiyya Muslim Jama’at” atau Ahmadiyah Qadian. Pengikut kelompok ini di Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang telah berbadan hukum sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Kelompok kedua ialah “Ahmadiyya Anjuman Isha’at-e-Islam Lahore” (atau Ahmadiyah Lahore). Di Indonesia, pengikut kelompok ini membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia, yang mendapat Badan Hukum Nomor I x tanggal 30 April 1930. Anggaran Dasar organisasi diumumkan Berita Negara tanggal 28 November 1986 Nomor 95 Lampiran Nomor 35.

Atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Indonesia pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam

Jawa Timur

SK Gubernur Jatim Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di provinsi tersebut, dikeluarkan pada 28 Februari 2011. SK Gubernur Jatim itu berisi, pertama larangan aktivitas JAI yang dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat Jawa Timur.

Hal lain adalah larangan menyebarkan ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik, memasang papan nama organisasi JAI di tempat umum, memasang papan nama pada masjid, mushala, lembaga pendidikan, dan lain-lain dengan identitas JAI, dan menggunakan atribut JAI dalam segala macam bentuknya.

Jawa Barat

Sementara, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Pergub No.12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jabar. Dengan adanya pergub tersebut maka seluruh penganut, anggota dan pengurus Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun, sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran.

Aktivitas yang dilarang sesuai ketentuan pergub tersebut yakni penyebaran ajaran Ahmadiyah secara tulisan, lisan, ataupun melalui media elektronik. Larangan lain adalah pemasangan papan nama organisasi jamaah Ahmadiyah di tempat umum, larangan pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan atribut jamaah Ahmadiyah.Pergub itu juga melarang anggota masyarakat melakukan tindakan anarkis dan atau perbuatan yang melawan hukum dengan jamaah Ahmadiyah.

Bogor

Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan peraturan bupati tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di daerah itu. Peraturan bupati (Perbup) tersebut telah ditandatangi oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin. Isi Perbub hampir sama dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat yakni mengenai larangan aktivitas JAI di Kabupaten Bogor. Sejak ditandatangani kemarin, Kabupaten Bogor resmi memiliki peraturan bupati terkait larangan aktivitas JAI. Perbup itu diterbitkan untuk lebih mengefektifkan Peraturan Gubernur tentang larangan JAI. Sedangkan untuk sanksi JAI diatur dalam KUHP tentang penodaan agama. Ia mengatakan, setelah ditandanganinya Perbup itu, Pemerintah Kabupaten Bogor segera akan menyosialisasikannya kepada masyarakat

Banten

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akhirnya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 tahun 2011 tentang larangan aktivitas penganut, anggota, atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah Provinsi Banten. Pergub ini secara resmi melarang berbagai aktivitas Ahmadiyah di Banten.

Pergub diterbitkan untuk merespon aspirasi ulama, tokoh masyarakat, Nahdatul Ulama (NU), Forum Silahturahmi Pondok Pesantren (FSPP), dan Ormas Islam yang ada di Provinsi Banten yang menginginkan agar pemerintah daerah segera menerbitkan larangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Provinsi Banten. Pergub ini mulai efektif pada 1 Maret ini.

Ada dua alasan yang menjadi landasan terbitnya pergub ini. Pertama, mengacu pada pasal 13 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan kepala daerah memiliki urusan wajib dalam penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Sumatra Utara

Pemko Medan berencana menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) larangan terhadap Ahamdiyah, setelah memintai keterangan dari pihak Jemaat Ahmadiyah.

Sumatra Barat

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 17 Tahun 2011  tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumbar. Pergub yang diterbitkan 24 Maret 2011 itu lahir setelah ada pertemuan Pemprov dengan Muspida Sumbar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), serta beberapa ormas di Sumbar, di Gubernuran Sumbar.

Setelah adanya pergub ini masyarakat tidak bertindak anarkis, apabila menemukan ada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan, bagi siapa yang bertindak anarkis, akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pergub itu diatur bahwa masyarakat diwajibkan melapor apabila menemukan aktifitas dan segala kejanggalan yang dilakukan Ahmadiyah, kepada pihak kepolisian dan pihak yang berwenang. Kemudian, intelijen di daerah, akan diberikan tugas untuk memantau dan mengawasi segala bentuk kegiatan Ahmadiyah, kemudian, intelijen yang berada di daerah tersebut, akan memberikan laporan kepada gubernur.

DKI Jakarta

Secara tidak disangka terdapat perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta Fauzy Bowo terkait wacana pelarangan aliran sesat Ahmadiyah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Berbeda dengan sikapnya beberapa waktu yang lalu yang terkesan berhati-hati dan ragu, kali ini Fauzi Bowo kelihatan sekali berniat mengikuti langkah Gubernur Jatim, Jabar, Banten dan pemerintah daerah lainnya yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan surat keputusan (SK) mengenai pelarangan seluruh kegiatan aliran sesat Ahmadiyah. Tidak hanya berencana mengeluarkan SK, DKI Jakarta bahkan juga ingin menerapkan peraturan pelarangan kegiatan tersebut dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) agar bersifat lebih tegas.

Dukungan Meneg, Mendagri dan Kejagung

Menteri Dalam Negeri,Gamawan Fauz, mengatakan kebijakan pemerintah daerah melarang Ahmadiyah sesuai dengan SKB. “Pembinaan dan pengawasan merupakan pesan SKB, kalau dalam kerangka seperti itu memang kebijakan gubernur bahkan kita pesan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk melaksanakan SKB dengan baik.

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai peraturan daerah berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur dan SK Bupati telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

Bahkan Pemerintah telah menerima SK Gubernur Jatim dan Pergub Jabar, dan sesuai hasil evaluasi sementara menunjukkan tidak ditemukan klausul yang keluar atau melebihi dari SKB tentang Ahmadiyah. Sepanjang itu dalam koridor SKB sebagai dasar hukum, tidak masalah karena SKB itu aturan. Selama tidak melebihi batas itu diamggap tidak masalah.

Aturan dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan bupati (perbup) dianggapnya cara untuk melindungi Jemaat Ahmadiyah, yang saat ini dianggap menjadi korban.

Jaksa Agung Basrief Arief juga mendukung langkah beberapa daerah yang  melarang keberadaan Ahmadiyah. Langkah daerah tersebut, menurut Basrief, beralasan sebab ditujukan untuk menjaga ketertiban di wilayahnya. Kalau Ahmadiyah dianggap menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat, pelarangan itu adalah kewenangan pemerintah daerah,” kata Kejagung.

Ppelarangan itu bukan berarti pihak yang berseberangan dengan Ahmadiyah bisa bertindak sesuka hati hingga melanggar hukum. Jika ditemukan pelanggaran lagi, pemerintah akan memprosesnya secara hukum lewat kepolisian.

Sumber : wikipedia dan berbagai sumber lainnya

Supported By :

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6YmYb-hui0xP9f-qqBB_K64r-8VBm1tFHJQcztlW4hvtQ7V37Xw

KORAN ANAK INDONESIA, Yudhasmara Publisher

“PUPUK MINAT BACA ANAK DAN REMAJA INDONESIA SEJAK DINI”. Membaca adalah investasi paling kokoh bagi masa depan perkembangan moral dan intelektual anak. “SELAMATKAN MINAT BACA ANAK INDONESIA”.

Jl Taman Bendungan Asahan 5 Jakarta PusatPhone : (021) 70081995 – 5703646

email : judarwanto@gmail.com http://mediaanakindonesia.wordpress.com/

Copyright 2011. Koran Anak Indonesia  Network  Information Education Network. All rights reserved

One thought on “Pelarangan Ahmadiyah Meluas Dimana-mana”

  1. apakah mnrt saudara hal yg dilakukan oleh jawa barat dan provinsi lain tentang pengeluaran sk pelanggaran ahmadiyah mrpkn hal yg ikut sertaan tentang ursn pmrnth pusat? karena didalam uu no 32 thn 2004 pasal 10 ayat 3 dsn bs dilihat bahwa agama mnjd ursn pemerintah pusat………….
    mhn blsnnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s